kebijakan pajak di hongkong

ARTIKEL KEBIJAKAN PAJAK HONG KONG

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Individu mata kuliah Perpajakan

Dosen : Hendra Sukmana, S.AP, M.A

Oleh : Pratiwi Mega Iswara

Nim : 152020100074

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVESITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2017

BAB I PENDAHULUAN

Hong  Kong  adalah  salah  satu  kekuatan  bisnis  dunia  dan  pusat  keuangan di  dunia.  Tanah  ini  telah  menjadi  rumah  sementara  atau  bahkan  permanen  bagi lebih  dari  525.000  ekspatriat  di  dunia. Dan  tarif  pajak  personal  di  Hong  Kong adalah yang terendah seregional Asia Pasifik dan penghitungan pendapatan kena pajak  paling  mudah.  Namun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  kewajiban pajak akan dapat dikurangi lagi dengan perencanaan yang sangat hati-hati. 

Cakupan Perpajakan HongKong

Pajak utama di Hong Kong adalah pajak penghasilan, pajak keuntungan, dan  pajak  property.  Pajak  lainnya  dipungut  di  teritori  yang  paling  relevan  dan dekat  dengan  bea  materai  (stamp  duty). Estate  Duty telah  dihapuskan  sejak  11 Februari  2006.  Hong  Kong  tidak  mengenakan  pajak  penjualan,  penambahan nilai, hadiah atau penambahan modal. Di Hong Kong juga tidak mengenal pajak pengaman    sosial,    namun    ada    diminta    kewajiban    untuk berhemat    atau “Mandatory Provident Fund”.

“Mandatory  Provident  Fund”  adalah  skema  peraturan  yang  disahkan pada  tanggal  3 Agustus  1995  dan  diberlakukan  pada  tanggal  1  desember  2000. Di  bawah  peraturan  ini,  sebuah perusahaan  harus  melakukan  penyisihan  gaji karyawan yang disimpan seperti dana pension. Perusahaan asing juga diwajibkan untuk melakukan persyaratan MPF yang serupa jika karyawan mereka bekerja di Hong Kong.

“Mandatory  Provident  Fund”  adalah  sistem  kerja  iuran  terkait  dimana kontribusi   dibuat   oleh   perusahaan   maupun   karyawan. Dinyatakan   dalam perundang-undangannya, kontribusi minimalnya adalah 5% dari tiap perusahaan dan  karyawan  pada  pendapatan  karyawan  yang  diakui. Karyawan  dengan  gaji kurang dari 6.500 HK$ tiap bulannya tidak diwajibkan namun perusahaan tetap diwajibkan untuk menyisihkan 5% dari pendapatan karyawannya tersebut. dalam perundang-undangannya,  gaji  maksimal  yang  diakui  adalah  20.000  HK$,  jadi kontribusi  yang  diterima  pemerintah  Hong  Kong  maksimal  sebesar  1.000  HK$ tiap bulannya dari tiap pekerja di Hong Kong.

Mulai  Juni  2012,  angka  maksimalnya  dinaikan  menjadi  25.000  HK$, maka 1.250HK$ akan diterima oleh pemerintah Hong Kong di tiap bulannya dari tiap  pekerja  yang  mempunyai  penghasilan  sebesar  itu  atau  lebih.  Pekerja  yang terdaftar  dalam  skema Occupational  Retirement  Schemes  Ordinance  (ORSO)baik yang diwajibkan maupun yang dibebaskan atas iuran, maka pekerja-pekerja itu dibebaskan dari peraturan MPF. Hong Kong juga membebaskan pekerja asing dari peraturan ini bagi mereka yang bekerja kurang  dari 13 bulan dan atau yang telah berpartisipasi dengan peraturan serupa di negaranya.

Tahun  Pajak  di  Hong  Kong  berlangsung  dari  1  April  sampai  31  maret tahun berikutnya. Gaji seluruh pekerja di Hong Kong diwajibkan mengikuti dan mendaftarkan pajaknya dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Hong Kong. 

Sistem  Pajak  di  Hong  Kong  adalah  sistem  yang  paling  berhasil  yang pernah  ada  di  bumi.  Beban  yang  secara  khusus  sangat  ringan,  namun  secara umum    pemerintahnya    mampu    mengoperasikannya    dengan    surplus    yang substansial. Surplus ini terus berkali-lipat seiring dengan waktu dan surplus yang terus  dialami  Hong  Kong  dalam  12  bulan,  dari  tahun ke  tahun.  Yang  lebih

menkajubkan   lagi,   masyarakatnya   tampak   lebih   berdaya   beli   dibandingkan orang-orang di dunia bukan hanya karena pajak yang ringan, namun juga karena kombinasi pajak ringan dengan rendahnya biaya sarana public. Pengenalan Pajak Penghasilan Usai Perang Dunia kedua.

Sebelum  perang  dunia  kedua,  tidak  ada  pajak  penghasilan  diterapkan  di Hong  Kong,  namun  tahun  1940  pemerintah  kolonial  menerapkan  hal  tersebut, dengan tujuan sebagai “hadiah” keuangan untuk Inggris sebagai sokongan biaya atas  beban  perang.  Pajak  yang  diterapkan  dikategorikan  normal  untuk  pajak penghasilan  yang  diterapkan  di  banyak  Negara  pesemakmuran  inggris  seluruh dunia.  Ada  pajak  penghasilan  tunggal  yang  akan  diperoleh  dari  (a)  seluruh penghasilan di dunia oleh semua orang di Hong  Kong dan juga  (b) penghasilan yang  dihasilkan  dari  Hong  Kong  oleh  orang  tinggal  dimana  saja  di  luar  Hong Kong.   Komunitas   pebisnis   adalah   sasarannya.   Penghasilan   para   pendatang dielakan, tidak banyak yang dikenai pajak, kalaupun ya, hal tersebut diupayakan serendah  mungkin.    Namun  pebisnis  asal  China  ini  menolak  ketidakadilan tersebut tanpa kompromi. 

Pasca Perang Dunia Dua

Seusai   perang   dunia   kedua,   Pemerintahan   inggris   dan   Hong   Kong menawarkan  kembali  pajak  penghasilan  yang  normal,  dan  mereka  berencana untuk  menaikan  tarif  pajak  setinggi-tinggi  mungkin.Dinyatakan  oleh  Creech Jones, sekretaris Jenderal Inggris di Hong Kong Pada saat itu, iya meproposalkan angka  50  persen.  Hal  ini  kembali  ditolak  oleh  pebisnis  asal  China.  Mereka kemudian    membentuk    sebuah    organisasi the Chinese    Anti-Direct    Tax Commission,dan membuat surat protes ke kantor Kolonial Inggris di London.

Sebagai  kompromisasinya,  peraturan  tahun  1940  berganti  nama  pada tahun 1947. Namun, secara garis besarnya, tidak adaperubahan signifikan yang diharapkan. Kemudian hal tersebut kembali naik banding pada tahun 1948-1949 dan  berubah  kembali  peraturannya  menjadi  lebih  layak.  Namun  tetap  saja  tidak pernah terlaksana.

1947 – 1980 “The Three Review Committees”

Mulai  dari  tahun  1947  sampai  tahun  1980,  pemerintahinggris  kembali memberikan  tekanan  pada  pemerintahan  Hong  Kong  untuk  mengganti  sistem pajak mereka. Seperti pada sebelumnya, tujuan penerapan pajak ini adalah untuk mendongkrak  pemasukan  pajak  inggris,  yang  tak  terjadi  selama  dua  tahun perselisihan ini karena dua alasan. Satu, komunitas bisnis,terutama yang berasal dari  China  selalu  menentang.  Dan  kedua,  Peraturan  dari  Cina  daratan  segera menunjukkan  salah  satu  kebajikan  yang  berdampak  besar.  Hal  ini  membuat sejarah  pajak  Hong  Kong  menjadi  tiga  periode  per  dekadenya.  Dalam  setiap periode   tiga   proses   reformasi   pajak   seluruhnya   didominasi   oleh   sekretaris finansial Inggris. Pada tahun 1950 sekretaris finansial, Sir Arthur Clarke, dalam tahun  1960-an,  Sir  John  Cowperthwaite,  dan  pada  1970-an,  Sir  Philip  Haddon-Cave. Clarke, Cowperthwaite dan Haddon-Cave. Semua perubahan berpemikiran sama  bahwa  sudah  jelas,  Hong  Kong  memerlukan  pajak pendapatan  normal- yaitu,  pajak,  tunggal  dan  komprehensif  yang  meliputi  (a)  pendapatan  di  seluruh dunia, termasuk pendapatan lepas pantai, dari semua orang tinggal di Hong Kong dan  juga  (b)  semua  pendapatan  yang  berasal  dari  Hong  Kong  oleh  orang penduduk   dari   manapun.   Dengan  harapan   untuk   mencapai   tujuan   pajak pendapatan  normal,  Clarke,  Cowperthwaite  dan  Haddon-Cave  setiap  membujuk gubernur  yang  saat  itu  menjabat  (masing-masing,  SirAlexander  Grantham,  Sir David Palung dan Sir Murray MacLehose) untuk membentuk sebuah komite. ini adalah Komite Penilaian Pertama, Kedua dan Ketiga: Komite Pertama didirikan oleh  Grantham  pada  1950-an;  Komite  Kedua  didirikan oleh  Trench  pada  tahun 1960, dan Komite Ketiga didirikan oleh MacLehose di1970an. Tapi semua tiga komite   gagal   untuk   mencapai   tujuan   sekretaris   finansial   menjadi   pajak pendapatan   normal.   Ia   berulang   kali   menuduh   bahwa   selama   periode   ini pemerintah  kolonial  bertindak  atas  instruksi  dari  London  dan  bahwa  gagasan Hong  Kong  harus  memiliki  pajak  pendapatan  normal  dikenakan  tarif  sebanding dengan   yang   di   Inggris   tidak   dirancang   oleh   pemerintah   kolonial   Inggris,bertindak  atas  inisiatif  sendiri,  tetapi  ditentukanoleh  Inggris.  Ketiga  sekretaris finansial,    Clarke,    Cowperthwiate    dan    Haddon-Cave    membantah    bahwa pemerintah  Inggris  berusaha  untuk  mendikte  kebijakan  pajak  ke  Hong  Kong, tetapi  jelas  dari  dokumen  yang  sekarang  tersedia  untuk  umum  bahwa  kebijakan pajak mendikte Hong Kong persis seperti apa yang digambarkan dari London.

1981–1997: The Modern City-State

Penerus   dari   Haddon-Cave   sebagai   sekretaris   Finansial,   Sir   John Bremridge,  adalah  orang  yang  belum  pernah  bekerja  di  bidang  pemerintahan, melainkan   seorang   pengusaha.   Banyak   spekulasi   pada saat   itu   mengenai mengapa Gubernur Hong Kong saat itu, Maclehose, telah melakukan penunjukan yang  di  luar  harapan.  Jawabannya  mungkin  pengusaha telah  lelah  setelah  40 tahun  sekretaris  finansial  mencoba  untuk  menyelinapkan  sistem  pajak  gaya Inggris  pada  mereka;bahwa  mereka  telah  terbujuk.  Oleh  karena  itu  Gubernur menunjuk  seseorang  yang  bisa  diandalkan  untuk  meninggalkan  sistem  pajak lama,  dan  hal  itu  kehendak  para  oposan  mengenai  reformasi  pajak.  Dalam  hal apapun,   sejak   tahun   1981   pemerintah   Hong   Kong   tidak pernah   serius menyatakan  bahwa  wilayah  itu  harus  memiliki  pajak  penghasilan  normal.  Juga pada  masa  itu  (sekitar  1981)  pemerintah  Inggris  tampaknya  telah  kehilangan minat  di  Hong  Kong  mengenai  sistem  pajak.  Bremridge segera  menerapkan reformasi  yang  efektif  bercokol  pada  sistem  penjadwalan.  Yang  paling  penting, ia  mulai  membuat  perubahan  terhadap  perlakuan  pajak atas  bunga,  memuncak, pada  tahun  1989,  dalam  penghapusan  pajak  bunga.  Perluasan  Yudisial  dari Sistem Pajak adalah sebuah episode yang menarik dalam bab sejarah pajak Hong Kong, perpanjangan sistem pajak dipengaruhi oleh pengadilan wilayah itu antara tahun 1980 dan 1997.

BAB II PEMBAHASAN

Justifikasi Tax Havendan Peraturan Hong Kong

Ada  beberapa  alasan  untuk  sebuah  Negara  menjadikan dirinya  sebagai Tax Haven  Country. Beberapa  Negara  merasa  tidak  memerlukan  untuk  mengenai pajak  terlalu  banyak  pada  beberapa Negara  industri dalam  rangka  mereka memenuhi  kebutuhan  pendapatan  untuk  pembayaran  atau pelunasan  kebutuhan anggaran  tahunan  negaranya.  Adapula  yang  memberikan  pajak  yang  sangat ringan  untuk  perusahaan-perusahaan  raksasa  dengan  bertukar  dengan  lokasi divisi induk perusahaan di negaranya dan mempekerjakan orang-orang lokal. Di sisi  lain  menyatakan  untuk  menyokong  para konglomerat  di  Negara-negara industri untuk mentransfer tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan ke Negara mereka agar  terjadi  pertukaran  ilmu.  Dan  masih  ada  juga  pendapat-pendapat  sederhana yang menyatakan bahwa pajak adalah biaya yang berlebihan untuk berkompetisi dengan   Negara-negara   industri   lainnya   yang   telah   lebih   dulu   memangkas pajaknya dalam menarik investor asing di negaranya. Justifikasi-justifikasi  yang  digunakan  Hong  Kong dalam  transformasinya menjadi  Negara Tax  Haven serta  justifikasi  transformasi  peraturan  pajak.

Berikut skema transformasi kemudahan fasilitas pajak di Hong Kong:

Skema Perubahan Kemudahan Pajak Hongkong

Dilihat  dari  waktu  yang  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  pajak, tidak  terdapat  perubahaan  yang  berarti.  Namun  bila dilihat  tarif  dan frekuensi pembayarannya, Hong Kong terus mempermudah prosesnya.

                                                Perubahan Kemudahan Pajak Hongkong

Adapun  Justifikasi-justifikasi  yang  digunakan  Pemerintah  Hong  Kong untuk melakukan transformasi kemudahan pajak di Hong Kong antara lain:

Justifikasi Hukum

Hong  Kong  Menerapkan  prinsip  perpajakan “Territorial  Source”  dan “Tax  Symmetry”. “Territorial  Source”maksudnya  adalah  perusahaan  dan individu   dikenai   pajak   yang   secara   umum   berasal   dari   Hong   Kong. Pendapatan yang berasal dari luar negeri seperti keuntungan cabang, dividen, pendapatan  servis  dan  lain  lain  akan  dikenai  pajak ketika  disetorkan  atau diasumsikan telah disetorkan ke Hong Hong.

Pajak  Penghasilan  dikenai  pada  tiap  orang.  Hal  ini dihitung  dari  semua pendapatan  yang  diperoleh  dan  atau  berasal  dari  Hong  Kong,  dari  semua perusahaan,  termasuk  perekrutan  atau  dana  pensiun. Tarif  standar  pajak  ini sebesari  15%  pada  tahun  2011-2012  tanpa  adanya  pengurangan  kebutuhan personal.

Untuk  kebutuhan  anak,  hanya  akan  diberikan  kepada  w ajib  pajak  hanya jika  memelihara  anak  yang  tidak  menikah  dan  usianyadi  bawah  18  tahun, atau di usia 18 sampai 25 yang masih mengenyam pendidikan, atau lebih dari 18  tahun  namun  tidak  dapat  bekerja  karena  kekurangan  kondisi  tubuh maupun mental.

Pembebasan atau pengurangan pajak atas orang tua, adalah bagi orang tua yang  tinggal  di  Hong  Kong  dan  berusia  di  atas  55  tahun  pada  tahun  pajak berlangsung.  Wajib  pajak  harus  tinggal  dengan  orangtuanya  minimal  enam bulan  pada  tahun  berjalan  atau  ikut  membiayai  orang tua  tidak  kurang  dari 12.000HK$ tiap tahunnya. Penambahan beban orang tua juga diberikan pada individu yang tinggal dengan kakek dan neneknya pada tahun pajak berjalan.

                                    Pendapatan Tidak Kena Pajak Hongkong

Pengurangan pajak pada orang tua tunggal diberikan jika tanggung jawab anak yang dimiliki sepenuhnya atau secara garis besar ditanggung oleh orang tua tunggal tersebut.

Kecacatan   atau   kekurangan   yang   dimiliki   anggota   keluarga   yang ditanggung   oleh   individu   wajib   memenuhi   kriteria   kekurangan   atau kecacatan yang diakui oleh pemerintah Hong Kong

Tarif Pajak Penghasilan Hong Kong

Justifikasi Ekonomi

      Hong  Kong  sempat  menghadapi  masalah,  banyak  orang sangat  suka dengan  sistem  pajak  Hong  Kong  seperti  apa  adanya;  tetapi  mereka  juga menyukai   demokrasi,   dan   mereka   takut   bahwa   tidak   mungkin   untuk mendapatkan  keduanya,  karena  di  tempat  lain  di  dunia,  demokrasi  telah menyebabkan tajamnya pajak penghasilan progresif, sama sekali tidak seperti Hong Kong. Tapi bagaimanapun, Hong Kong dapat memiliki kedua-duanya. Artinya,  pengenalan  sistem  pajak  yang  benar-benar  demokratis  di  Hong Kong,   tergantung   pada   bagaimana   cara   pengenal   sistem   pajak   tersebut ditangani.  Kemungkinan  tidak  akan  menyebabkan  pajak yang  tinggi  pada keuntungan  usaha  dan  pendapatan  pribadi  secara  besar.  Ada  dua  alasan utama Hong Kong untuk tetap menjalankan sistem pajak yang sangat ringat, atau dalam kata lain, Tax Haven. Satu, meskipun beban pajak di Hong Kong sangat  ringan,  namun  tetap terkonsentrasi menjadi penghasilan  Negara  yang besar.  Di  negara-negara  maju  lainnya,  orang  yang  bekerja  dikenakan  pajak cukup besar, dan salah satu konsekuensi dari ini adalah, mereka (wajib pajak) menginginkan sesuatu sebagai imbalan - seperti yang publik telah keluarkan untuk  pemerintah  dalam  bentuk  pajak.  Di  Hong  Kong, sebaliknya,  orang biasa hampir tidak ada membayar pajak sama sekali dan orang  yang bekerja biasa  juga  membayar  pajak  hampir  tidak  ada,  mungkin  itulah  sebabnya mereka  tidak  mengeluh  banyak  tentang  relatif  rendah  tingkat  pelayanan publik. Titik kunci kedua adalah sistem pajak di negara demokrasi yang maju bergantung  pada  PAYE  (Pay  as  You  Earn).  Artinya,  pajak  atas  penghasilan dari  pekerja  tidak  dibayar  oleh  karyawan,  tetapi  oleh  perusahaan,  yang menahan pajak dari gaji karyawan, dan membayar ke pemerintah, membayar untuk  karyawan  hanya  apa  yang  tersisa,  atau  gaji  bersih  setelah  dipotong pajak. Di Hong Kong sebaliknya, tidak ada PAYE. Sebaliknya, orang-orang dikenakan  pajak  wajib  membayar  sendiri.  Absennya  PAYE  di  Hong  Kong biasanya   tampak   sebagai   ketidak-acuhan   atas   administratif,   tetapi   pada kenyataannya,  sebaliknya,  administratif  sangat  penting.  Alasannya  adalah bahwa  pajak  yang  berat  di  negara  lain  yang  layak  hanya  karena  mereka dikumpulkan  dari  majikan,  bukan  dari  karyawan.  Ada kemudahan  yang diterima oleh pembayar pajak. Di Negara di luar Hong Kong, jika pemerintah tiba-tiba menghapuskan PAYE, dan wajib pajak diharuskan membayar pajak mereka  sendiri,  hasilnya  akan  ada  jumlah  pajak  masukan  yang  sangat  besar gagal  dikumpulkan.  Dalam  rangka  untuk  mengumpulkan pajak,  pemerintah harus  menuntut  penunggak,  yang  akan  menjadi  biaya  yang  mahal.  Lebih buruk  lagi,  biaya  politik  menyeret ketaatan  hukum  warganegaranya  melalui pengadilan.   Singkatnya,   konsekuensi   penghapusan   PAYE  akan   terjadi kekacauan.  Namun  Hong  Kong  mengelola  cukup  baik  tanpa  PAYE.  Alasan untuk  hal  ini  adalah  karena  upaya  menyisihkan  gaji untuk  membayar  pajak yang sangat ringan di Hong Kong itu relatif mudah dan hampir semua orang yang  wajib  membayar  berhak  menggugat,  jika  ada  yang  gagal  membayar. Tapi  nyatanya  dengan  tidak  menerapkan  PAYE,  pemerintah  Hong  Kong memiliki   sebuah   kekuatan   legitimasi   untuk   menuntut masyarakat   yang biasanya  tidak  dapat  diklaim  oleh  negara-negara  demokrasi  pada  umumnya. Namun   pemerintah   Hong   Kong   dapat   mengandalkan   kepatuhan   wajib pajaknya yang aktif, dan yang lebih memiliki legitimasi untuk menuntut jika kegagalan pembayaran terjadi. PAYE juga memiliki efek psikologis penting tapi kurang dihargai: itu  fungsi sebagai obat bius,  yaitu menghilangkan rasa sakit  atau  rasa  berkurangnya  gaji  saat  pemotongan  gaji  untuk  pajak  terjadi. Namun  di  Hong  Kong,  pembayar  pajak  tampaknya  memiliki  ide  dan  alasan yang  akurat  dan  rasional  tentang  berapa  banyak  mereka  harus  membayar pajak,  karena  mereka  membayar  sendiri  dan  pengalaman  menuliskan  cek atau  SPT,  atau  menyerahkan  uang  kertas,  atau  melakukan  transfer  melekat dalam   pikiran   mereka.   Sehingga   efek   penghilang   “rasa   sakit”   saat pembayaran pajak yang diberikan PAYE tidak lagi diperlukan di Hong Kong.

Di seluruh negara maju, kebanyakan orang kehilangan kesempatan untuk berefleksi.  Mereka  cenderung  berpikir  mereka  pendapatan  mereka  adalah "setelah  dipotong  pajak  pendapatan"  atau  "take-home  pay"dan  kebanyakan dari mereka tidak tahu sama sekali tentang berapa banyak mereka membayar pajak.  Banyak  bahkan  tidak  menyadari  berapa  banyak pajak  yang  telah ditahan oleh perusahaan mereka. Bahkan jika mereka melihat berapa banyak yang telah ditahan, tetap saja menjadi pengalaman  yang sangat berbeda dari menulis sebuah cek sendiri atau menyerahkan uang kas ke kantor pajak. Hal ini  penting  karena  demokrasi   yang  seharusnya  memerlukan  masyarakat dengan  preferensi  rasional  pemilih.  Tetapi  jika  sebagian  orang  yang  tidak menyadari berapa banyak mereka membayar pajak, bagaimana mereka dapat membuat pilihan yang rasional tentang tingkat yang tepat dari perpajakan dan belanja   publik?   Jadi   apa   yang   terjadi   di   seluruh   dunia   adalah   bahwa sangatbanyak   orang   menyadari   keuntungan   yang   mereka   dapatkan   dari pemerintah,  tetapi  mereka  kabur  dari  biaya  yang  harus  ditanggung  untuk Negara.    Dan    untuk    alasan    ini    mungkin    ada    kecenderungan    untuk meningkatkan belanja negara dan pajak juga meningkat.

Alasan ekonomi lain yang digunakan oleh pemerintah Hong Kong untuk menjadikan peraturan perpajakannya menjadi Tax Haven antara lain:

1. Bertujuan untuk meningkatkan pembebasan pajak keuntungan untuk dana luar  negeri  melalui  (a)  penjelasan  dan  klarifikasi atas  definisi “central management  and  control” atau  “  pusat  manajemen  dan  kontrol"  agar terjadi  pendaftaran  pembebasan  pajak  dan  (b)  memutakhirkan  daftar saham  yang  diakui  dan  pertukaran  masa  depan  dengan dana  asing  di perdagangan  masa  depan.  Hal  ini disasarkan  untuk  pemenuhan  syarat kependudukan  sebuat  direktur  managemen  komite  dari dana  asing  yang terjadi  dan  tumbuh  di  industri  Hong  Kong  dan  juga  mempromosikan Industri Hong Kong.

2. Memperpanjang   atau   memperluas   kelonggaran   bea   meterai   dalam pertukaran  perdagangan  dalam  saham  di  Hong  Kong.  Hal  ini  bertujuan untuk   menghidupkan   lebih   banyak   lagi   dana   yang   berputar   dan menikmati kelonggaran ini untuk mendanai industri di Hong Kong.

3. Memperluas kelonggaran pajak keuntungan (50% dari tarif normal) agar instrumen utang memenuhi kualifikasi untuk menutupi instrumen tersebut yang  memiliki  masa  jatuh  tempo  kurang  dari  3  tahun dan  mengubah persyaratan bahwa instrumen hutang tersebut diterbitkan untuk umum di Hong Kong. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kepercayaan atas pasar   obligasi   Hong   Kong  dan   dapat   memenuhi   permintaan   dan persyaratan pasar dengan lebih baik.

BAB III PENUTUP

Hong   Kong   (peringkat   1   kerentanan   pembayaran   dan   peringkat   12 kesingkatan waktu untuk membayar pajak), memang terkenal sebagai gerbang investasi  di  Negara  China.  Sejak  dikuasai  oleh  inggris,  Hong  Kong  sudah terbiasa  dengan  berbagai  perbedaan  antara  pemerintahan  Hong  Kong  dengan pemerintahan utama di China daratan terutama perbedaan dalam hal peraturan dan  hukumnya.  Hong  Kong  memang  sudah  dikenal  sebagai Tax  Haven sejak banyaknya  kemudahan  yang  diberikan  pemerintah  Hong Kong.  Pada  tahun 2007 kekerapan pembayaran pajak di Hong Kong memang sudah sangat kecil yakni  hanya  sekitar  empat  kali  dalam  setahun.  Kebijakan  ini  berlaku  sampai dengan   tahun   2010   yang   juga   menerapkan   empat   kali   dalam   setahun melakukan    pembayaran    pajak.    Di    tahun    2011    Hong    Kong    kembali menyederhanakan  jumlah pembayaran  dalam  setahunnya menjadi  tiga  kali setahun. Kebijakan ini terus berlaku sampai tahun 2012 ini.

                                                Waktu untuk memenuhi pajak Hong Kong

            Di  sisi  waktu,  tidak  sedikitpun  terjadi  perubahan. Sekitar  80  jam  per tahunnya perlu dialokasikan oleh perusahaan di Hong Kong sejak 2007 sampai 2012  ini.  Secara  peringkat  pun  tidak  banyak perubahan  dan  cenderung  stabil. Kekerapan  pembayaran  pajak  memposisikan  Hong  Kong  di  peringkat  3  di tahun  2008.  Dengan  frekuensi  yang  sama,  Hong  Kong  turun  peringkat  ke

peringkat keempat di tahun 2009 dan 2010. Saat disederhanakan di tahun 2011, menjadikan Hong Kong memiliki peringkat 2 dan berada di puncak pada tahun 2012  di  peringkat  satu  bersama  beberapa  Negara  lain.  Di  sisi  waktu,  tidak terjadi banyak perubahan dengan jumlah waktu yang tidak berubah.Peringkat 13 tahun 2008, turun menjadi peringkat 15 tahun 2009, naik kembali di posisi 14  tahun  2010  dan  peringkat  12  berturut-turut  di  tahun  2011  dan  2012. Konsistensi  ini  yang menjadikan  iklim  peraturan  perpajakan  Hong  Kong semakin accountable  bagi  para  investor  untuk membuka  dan  menanamkan modalnya di Hong Kong. Kepercayaan inilah yang memposisikan HongKong sangat menarik bagi para investor di peringkat 3 sejak tahun 2008 sampai saat ini.